: WIB    —   
indikator  I  

Transformasi untuk masuk ke bisnis Baru

Oleh Zainuddin Fanani
Transformasi untuk masuk ke bisnis Baru

BPD Kaltim akhirnya melakukan transformasi menjadi Bankaltimtara dengan status badan hukum menjadi perseroan terbatas.

Kepada wartawan KONTAN, Agung Jatmiko, Direktur Utama Bankaltimtara, Zainuddin Fanani, mengungkapkan pertimbangan transformasi serta kekuatan dan kinerja Bankaltimtara.

Perjalanan karier saya sejak awal dimulai di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau BPD Kaltim.

Tahun 1981, saya memulai karier sebagai staf, kemudian tahun 1994 atau 13 tahun setelah saya masuk, saya dipercaya menjadi Pimpinan Cabang di Tanjung Selor. Di sana, saya bertugas selama empat tahun.

Setelah itu, sejak 1998 hingga 2004, saya dipercaya memimpin cabang, mulai dari Cabang Bontang hingga Tanah Grogot. Baru kemudian tahun 2004 saya ditunjuk sebagai Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga 2007.

Setelah itu, saya diangkat menjadi Direktur Kepatuhan selama empat tahun hingga 2011 sebelum diangkat sebagai Direktur Utama BPD Kaltim tahun 2011.

Bicara mengenai perjalanan BPD Kaltim, kami sudah berdiri sejak tahun 1965. Jadi sudah 52 tahun, kami berdiri dan mengabdi untuk Kaltim dan Indonesia.

Perjalanan panjang selama 52 tahun ini semakin dimantapkan pada 15 November 2017 lalu. Tanggal itu, kami, BPD Kalimantan Timur, telah bertransformasi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur & Kalimantan Utara, disingkat PT BPD Kaltimkaltara.

Sebutan tadinya Bankaltim, sekarang menjadi Bankaltimtara. Adanya perubahan nama ini juga sebagai konsekuensi atas hadirnya provinsi baru, yakni Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Ada dua dasar pertimbangan perubahan atau transformasi yang kami lakukan. Pertama, UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sehingga perlu adanya perubahan nama untuk mengakomodasi provinsi baru ini.

Kedua, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Inti dari UU ini adalah bahwa apabila BUMD itu dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah maka wajib menjadi perseroan terbatas (PT).


Close [X]