Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Mesti Sinaga
KONTAN.CO.ID - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sengaja membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Direktur Utama PT PII Armand Hermawan, kepada jurnalis KONTAN Francisca Bertha, membeberkan strateginya agar PII mampu mengawal pembangunan infrastruktur selesai tepat waktu.
Kesenjangan antara kebutuhan dan investasi infrastruktur (infrastructure investment gap) di Indonesia saat ini melebihi Rp 10.000 triliun. Karena itu tidak ada alasan bagi kami, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), untuk bersantai atau bekerja seperti pelaku bisnis biasanya.
Makanya, ketika mendapatkan mandat untuk memegang jabatan ini, akhir 2017 lalu, saya diminta mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik dari aspek kuantitas, kualitas, berkesinambungan, tapi juga tetap harus menjaga governance.
Kinerja PII di tahun 2017, sebenarnya cukup bagus karena mampu melanjutkan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan memenuhi harapan pemegang saham, serta pencapaian melebihi standar yang ditargetkan.
Kala itu, proyek yang dijamin mayoritas di sektor jalan tol. Tapi pada akhir 2017, kami mulai melebarkan sayap ke sektor lainnya, terutama sektor sosial.
Ada beberapa amanat yang disematkan kepada saya.
Pertama, saya harus bisa menjaga keberlangsungan proyek yang sudah pipeline, dan melakukan lebih banyak kesepakatan baru. Yang terpenting fokus pada jumlah proyek.
Saya mempercepat mandat perusahaan yang jika mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) akan mulai dilaksanakan pada 2020, tetapi kami percepat menjadi 2018.
Mandat yang dimaksud adalah menyiapkan dan pendampingan transaksi proyek kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Jadi, misalnya kami mulai melakukan pendampingan dalam studi kelayakan sebelum proyek itu dilakukan, sampai proses lelang, dan penandatangan KPBU.
Kedua, pemegang saham meminta saya mengambil peluang bisnis penjaminan non-KPBU misalnya menjamin pinjaman, dan obligasi BUMN yang nilai proyek lebih dari US$ 500 juta.
Ketiga, tugas kami meningkatkan standar kompetensi karyawan KPBU dengan sertifikasi berstandar internasional yang disponsori oleh Multilateral Development Bank (MDB), seperti World Bank Group (WBG), Islamic Development Bank (IDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
Keempat adalah menjaga governance perusahaan. Artinya, sebagai BUMN harus membangun kepemimpinan yang punya kredibilitas.
Target 7 Proyek.
Saya melihat pada 2018 ini memang cukup menantang karena harus bisa meraih tujuh proyek yang ditargetkan pemegang saham.
Dari ketujuh proyek yang ditargetkan, sudah ada dua yang kami tandatangani, yakni sistem penyediaan air minum (SPAM) di Semarang Barat, dan Lampung.
Selama PII berdiri 2011, hingga saat ini, total sudah ada 16 proyek yang dijamin. Proyek itu mencakup sektor jalan tol, telekomunikasi, ketenagalistrikan, dan sistem penyediaan air minum dengan nilai investasi proyek Rp 176 triliun.
Di samping proyek yang sudah ditandatangani itu, ada lima proyek yang kami perkirakan bisa ditandatangani penjaminannya pada akhir tahun hingga awal 2019 nanti. Di antaranya Rumah Sakit di Gorontalo dan Rumah Sakit Dharmais.
Ada juga proyek KPBU preservasi atau perawatan jalan nasional non-tol khususnya ruas Sumatera Selatan. Nilai investasi proyek ini sekitar Rp 1,35 triliun. Ada juga proyek KPBU Kereta Api Makasar Pare-pare dengan nilai Rp 1,1 triliun.
Kami juga akan menjamin proyek KPBU Pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo senilai Rp 1,1 triliun.
Sumber pendapatan kami dari dua hal, yaitu upfront fee dan requiring fee. Jumlahnya beda-beda tergantung proyek apa yang dijamin dan jumlah investasinya. Namun, rata-rata nilai upront fee nilainya di bawah 5% dari total investasi.
Misalnya saja untuk proyek senilai Rp 1 triliun, kami dapat sekitar Rp 10 miliar. Untuk recurring fee dibayarkan tiap enam bulan hingga penjaminan rampung. Jumlahnya juga berbeda tergantung waktu penjaminan dan apa yang dijamin.
Saya berharap tahun ini pendapatan PII bisa tumbuh 8%-10%. Tahun lalu, sebenarnya pertumbuhan pendapatan juga sama, hanya saja tertolong dengan proyek kelistrikan yang nilainya tinggi.
Pada tahun ini, kami tertolong dengan banyaknya proyek yang masuk walaupun lebih banyak proyek sosialnya. Selain itu, kami mulai masuk ke pendampingan, dan penjaminan proyek non-KPBU. Jadi pada akhirnya itu juga akan membantu mendongkrak pendapatan kami tahun ini.
Saya yakin, pembangunan infrastruktur akan selalu berkembang. Walaupun tahun depan adalah tahun pemilu, saya yakin proyek infrastruktur pasti terus berjalan. Dengan bantuan PII, ini sebenarnya proyek lebih lancar, baik dari sisi dana maupun dari penyelesaian proyek.
Saya pun percaya suatu saat bisnis PII akan membesar. Pasalnya, kalau ada investor masuk ke Indonesia, mereka membutuhkan penjaminan. Kami lebih bisa diandalkan dan diperhitungkan oleh lender, karena bagian dari pemerintah.
Selain fokus pada pengembangan eksternal, saya juga menciptakan strategi perusahaan, menyesuaikan dengan dinamika ekosistem pembangunan infrastruktur. Tujuannya agar visi dan misi PII tercapai.
Salah satu strategi saya, melakukan reorganisasi perusahaan dengan membentuk satu divisi baru yang bertugas melaksanakan penyiapan dan pendampingan proyek KPBU sesuai penugasan dari Kementrian Keuangan.
Makanya, kami dan tim penanggungjawab proyek kerjasama (PJPK) bekerja sama membentuk project monitoring comitte. Jumlahnya sesuai jumlah proyek yang kami tangani.
Saat ini PII punya 105 karyawan termasuk di tim tersebut. Dengan mayoritas pendidikan karyawan yang tinggi, saya memberi kebebasan kepada tim untuk membuat keputusan sampai titik tertentu, agar demokratis. ◆
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
