kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45823,04   -9,71   -1.17%
  • EMAS953.000 0,85%
  • RD.SAHAM -0.61%
  • RD.CAMPURAN -0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Transportasi publik butuh kolaborasi

oleh Agung Wicaksono - CEO PT Transportasi Jakarta


Rabu, 28 Agustus 2019 / 10:10 WIB
Transportasi publik butuh kolaborasi

Reporter: Merlinda Riska | Editor: Tri Adi

Rela melepaskan status pegawai negeri

Dulu, Agung Wicaksono mengawali karier sebagai seorang dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di almamaternya, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2008. Ia mengajar di SBM ITB untuk mata kuliah manajemen pemasaran dan etika bisnis. Agung memang mempunyai mimpi untuk menjadi seorang pendidik. Namun, secara khusus, ia ingin menjadi pendidik yang kaya pengalaman sebagai praktisi.

Untuk itu, ia senantiasa belajar dari seorang mentornya, Kuntoro Mangkusubroto, yang merupakan senior di kampusnya sekaligus pendiri Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB. "Saya banyak belajar dari beliau. Beliau kaya akan pengalaman dengan menyandang berbagai jabatan tinggi baik di perusahaan swasta maupun di pemerintahan," ucap lulusan Teknik Industri ITB ini.

Kesempatan yang diimpikan Agung pun terwujud saat Kuntoro ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009 menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Soalnya, Agung lantas diminta oleh Kuntoro untuk menjadi asisten ahli. Di sela-sela menjalani kesibukan sebagai asisten ahli, ia tetap mengajar di ITB.

Kemudian, tahun 2014, saat Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin, UKP4 dihapuskan dan Agung pun kembali mengajar penuh waktu di kampusnya. Namun, jalan hidup untuk menjadi praktisi terbuka kembali untuknya. Agung terpilih menjadi anggota Tim Tata Kelola Migas di Kementrian ESDM. Setelah itu, ia didaulat menjadi Wakil Ketua Tim Program Kelistrikan 35.000 megawatt. Ia mengemban amanat sebagai tim ahli di ESDM sampai tahun 2016.

Hanya saja, enggak ada yang bisa menduga jalan hidup seseorang. Saat itu, Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ingin mendorong agar MRT bisa cepat beroperasi. Pada Oktober tahun 2016, Agung pun terpilih menjadi direktur operasional di MRT.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur, seorang direksi di MRT tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Agung pun dengan mantab memutuskan untuk menerima amanat dan melepas status PNS yang selama itu disandangnya.   "Hidup harus memilih. MRT ini pertama kali ada di Indonesia. Bagi saya, pilihan itu bukanlah jenjang karier, tapi bentuk pengabdian saya kepada negara," kata Agung yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Trans Jakarta ini.♦

Merlinda Riska                   




TERBARU

[X]
×